Untitled Document
Kamis, 24 Syawwal 1435 H|
Untitled Document

Untitled Document
Berita Sebelumnya...........

Ahad, 17 Agustus 2014 12:53
Berita
Ketegasan Hamas dan Tradisi Berkhianat Kaum Yahudi
 
Ahad, 17 Agustus 2014 12:47
Berita
Lokasi DBR Pindah ke Sungai Carang
 
Ahad, 17 Agustus 2014 12:12
Berita
Prabowo: Indonesia Jangan Didirikan Atas Kebohongan dan Kecurangan
 
Ahad, 17 Agustus 2014 12:05
Berita
Pilpres 2014 Dapat Dibatalkan Demi Hukum
 
Sabtu, 16 Agustus 2014 09:46
Berita
Inilah Cara Membaca Isu di Media
 
Pencarian Berita....


Home Tausiyah

Logika Hukum Islam Tentang Pemimpin Perempuan
Senin, 22 Oktober 2012 13:37
Oleh : Badri Khaeruman


Logika Hukum Islam Tentang Pemimpin Perempuan (Perspektif Ulama Besar Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemimpin Perempuan) oleh Maya Dahlan Pks pada 22 Oktober 2012 pukul 20:29 ·

Berbagai persoalan kehidupan yang diajukan dan ditanyakan kepada al- Qaradawi dalam berbagai kesempatan, baik di saat beliau memberikan ceramah, menyampaikan seminar, mengisi acara di televisi dan radio maupun pertanyaan yang disampaikan melalui tulisan yang dimuat di surat kabar atau majalah diuraikan secara luas, cermat, bijaksana, tidak hanya disertai argumentasi yang bersumber pada dalil naqli (al-Qur’an dan al-Sunnah) dan rasio, namun disertai dengan hikmah dan maksud yang terkandung di dalamnya. Pemberian jawaban dengan disertai hikmah inilah yang menjadi salah satu keunggulan dan ciri khas al-Qaradawi dalam memberikan fatwa-fatwanya dibandingkan ulama lainnya.

Seiring dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan kepadanya mulai pertanyaan yang berhubungan dengan al-Qur’an al-Karim dan tafsirnya, seputar Hadith nabawi, masalah aqidah dan perkara ghaib, masalah taharah, dan salat, zakat, puasa, haji dan umrah, masalah yang berhubungan dengan peringatan hari-hari besar, sumpah, wanita dan keluarga, hubungan sosial dan bidang politik pemerintahan sampai masalah-masalah kontemporer yang terkait erat dengan bidang kedokteran dan ilmu pengetahuan telah membuat namanya mencuat dan dikenal di penjuru dunia sebagai salah seorang pakar hukum Islam dan mujtahid abad ke-21.

Sebagai upaya untuk memperluas fatwa-fatwanya dan produk hukumnya serta atas saran dan usulan pemirsa dan pendengar di radio dan televisi, al-Qaradawi menghimpun fatwanya dalam tiga jilid yang diberi nama Min Hadyi al-Islam Fatawa Mu’asirah yang membuat berbagai persoalan sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Judul tersebut merupakan nama acara dakwah di sebuah stasiun televisi yang dipandu al-Qaradawi.

Salah satu pembahasan yang tercakup dalam fatwa-fatwa tersebut adalah pembahasan yang berkaitan dengan problematika kontemporer di bidang sosial budaya, sosial ekonomi, kedokteran dan ilmu pengetahuan serta persoalan politik (siyasah). Dalam menjawab persoalan-persoalan tersebut, al-Qaradawi menggunakan metode Ijtihad Intiqaiy dan Inshaiy. Ijtihad Intiqaiy adalah memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang dengan fatwa dan putusan hukum. Sedangkan ijtihad Inshaiy adalah pengambilan istinbat hukum dari suatu persoalan yang baru, yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu, baik istinbat itu menyangkut masalah lama (dengan ’illat baru) atau masa-lah yang betul-betul baru.

Dalam buku: Min Hadyi al-Islam Fatawa Mu’asirah dan al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, al-Qaradawi dalam kedua bukunya tersebut telah memberikan fatwa sebanyak 619 buah tema. 422 buah tema terdapat dalam kitab Min Hadyi al-Islam Fatawa Mu’asirah. Sedangkan dalam buku al-Halal wa al-Haram al-Qaradawi telah membahas 197 tema, di luar pembahasan tentang prinsip halal dan haram dalam Shari’at Islam.

Dari sekian banyak fatwa yang paling menarik disimak dari logika-logika hukum Islam yang dikemukakan al-Qaradawi adalah fatwa tentang bolehnya perempuan menjadi pemimpin, baik menjadi presiden, gubernur, maupun menjadi bupati dan walikota. Fatwa ini menjadi penting di tanah air mengingat adanya pro kontra diantara para ulama tentang persoalan tersebut.

Kebanyakan kyai, ulama dan fuqaha termasuk di Indonesia melarang wanita menjadi seorang presiden, gubernur, bupati dan walikota, berdasarkan firman Allah SWT: ”al-Rijalu qawwamūna ’ala al-nisa” (QS. Al-Nisa: 34), laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Karena itu hanya laki-laki yang berhak menjadi pemimpin. Pemahaman ini dikuatkan lagi dengan sebuah Hadith sahih, ”lan yufliha qaumun wallau amrahum imra’atan, tidak akan bahagia kaum yang menyerahkan urusannya (mengangkat penguasa, presiden) seorang wanita.

Dalam persoalan di atas, al-Qaradawi mengulasnya ketika ada sebuah perta-nyaan mengenai hukum seorang wanita menjadi anggota parlemen (legislatif) yang kemudian dijawab oleh al-Qaradawi secara luas yang merembet pada persoalan hukum seorang wanita menjadi presiden dalam sebuah negara modern yang menerapkan sistem demokrasi sebagaimana diterapkan hampir di seluruh negara termasuk negara-negara muslim.

Dalam menjawab persoalan ini, al-Qaradawi berpendapat untuk mengha-silkan pemahaman yang tepat, Hadith tersebut harus dikaitkan dengan sejarah dan konteks sosial yang dituju oleh Hadith. Karena fakta sejarah menunjukan Hadith tersebut diucapkan nabi terkait dengan peristiwa suksesi di Persia yang menganut pemerintahan monarki yang ada di ambang kehancuran. Kemudian diperintah oleh seorang putri kaisar, walaupun dikalangan mereka sebenarnya banyak orang yang lebih mampu dan pantas. Dan sebagaimana kita ketahui, sistem monarki tidak mengenal musyawarah, tidak menghormati pendapat yang berlawanan dan tidak terjalinnya hubungan yang seimbang dan sepadan antara rakyat dan penguasa.

Oleh karena itu, al-Qaradawi berpendapat dalam memahami Hadith ini terasa tepat menggunakan kaidah: ”kekhususan sebab” bukan kaidah, ”keumuman lafaz”. Sehingga Hadith ini ditujukan spesifik kepada ratu Kisra di Persia, karena seandainya sistem pemerintahan di Persia berdasar musyawarah dan seandainya wanita yang menduduki singgasana kepemimpinan mereka seperti Golda Meir yang memimpin Israel, atau Margaret Tatcher di Inggris, Indira Gandhi di India, mungkin komentar nabi akan berbeda.

Kemudian lanjut al-Qaradawi, apabila Hadith tersebut dipahami menurut umumnya akan tampak bertentangan dengan ayat: ”Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita [Ratu Balqis di zaman Sulaiman] yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.” Q.S. al-Naml, 27: 23, tentang Ratu Balqis yang memerintah kerajaan Saba’iyah pada masa Nabi Sulaiman. Menghadapi masalah ini, al-Qaradawi berpendapat harus mengembalikan pada dalil-dalil kulli, yang menunjukkan hubungan antara pria dan wanita yang sama dalam beribadat kepada Allah, menegakkan agama, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, menghormati batas-batas-Nya, berdakwah untuk agama-Nya, dan melakukan amar ma’ruf nahi munkar sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Ali Imran, 3: 195, Q.S. al-Nahl, 16: 97. Demikian juga Hadith Nabi, kedudukan wanita yang seimbang dengan laki-laki.

Berdasarkan ketentuan di atas, menurut al-Qaradawi, seorang wanita boleh saja berkarir di dalam atau di luar rumahnya, dengan syarat tidak melanggar kode etik kesopanan yang diajarkan Shari’at. Tidak mempertontonkan perhiasan dan kecantikan kepada orang lain, sehingga mengumbar nafsu, tidak melakukan pergaulan bebas, tidak duduk berdua antara seorang wanita dengan seorang laki-laki yang bukan muhrim.

Menurut al-Qaradawi, dalam tataran historis sangat banyak aktivitas yang dijalankan oleh kaum wanita diberbagai lapangan yang mulia dan terhormat, baik di tingkat lokal, nasional dan internasional, meski demikian diakui di tempat yang berbeda ada juga kiprah maum wanita yang rendah dan amoral. Dalam sejarah Islam, misalkan ‘Umar bin Khattab pernah mengangkat al-Shifa binti Abdullah al-Adawiyah sebagai kepala pasar untuk melakukan perhitungan dan pengawasan dan ini salah satu bentuk dari kekuasaan secara umum. Sementara, pada masa modern, al-Qaradawi menyebut kepemimpian wanita yang sukses antara lain Tatcher di Inggris, Indira di India, atau Golda Meir di tanah pendudukan Palestina.

Dan perlu dicatat, menurut al-Qaradawi, pengharaman ulama atas kepemim-pinan wanita konteksnya berlaku pada kepemimpinan Islam yang menerapkan sistem khilafah yang bersifat sentralistik dan bersifat umum (mutlak). Sementara di zaman sekarang yang menggunakan sistem demokrasi, presiden hanyalah salah satu bagian kekuasaan (kekuasaan eksekutif) di mana ada kekuasaan yang seimbang dan atau lebih tinggi kedaulatannya di bandingkan presiden yakni kekuasaan legislatif dan yudikatif sehingga adanya chek and balance. Maka dengan perkembangan struktur kekuasaan ini, al-Qaradawi berpendapat, kalaulah wanita ada yang menjadi presiden yang dipilih secara demokratis maka tidaklah menjadi soal. Asalkan memang wanita itu cakap dan layak.

Karena itu, sudah sepantasnya penolakan terhadap presiden perempuan, bukan lagi didasarkan jenis kelaminnya, melainkan didasarkan pada kemampuannya. Sehingga tidak lagi membedabedakan jenis kelaminnya; laki-laki atau perempuan. Perempuan tidak lagi dipandang lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk memimpin.

Pandangan al-Qaradawi di atas mengingatkan pada sikap ‘Umar bin Khattab yang selalu memegang makna ayat ketimbang lafaznya, seperti diceritakan dalam sejarah bahwa suatu ketika ‘Umar menerima suatu surat dari Hudaifah bin al-Yaman, yang isinya menceritakan bahwa ia telah kawin dengan seorang wanita Yahudi di kota Mada’in, ketika Hudaifah meminta pendapat. Maka ‘Umar, dalam surat jawabannya memberi peringatan keras antara lain menyatakan: ”Kuharap engkau tidak akan melepaskan surat ini sampai dia (wanita Yahudi) itu engkau lepaskan. Sebab aku khawatir kaum muslimin akan mengikuti jejakmu, lalu mereka mengutamakan para wanita ahli kitab (yang dilindungi) karena kecantikan mereka. Hal ini sudah cukup sebagai bencana bagi para wanita muslimat.

Terlihat di situ bahwa ‘Umar telah keluar dari pemahaman secara lafaziyah tentang ayat yang membolehkan menikahi wanita ahli kitab (QS. Al-Maidah, 5:5).

Bahkan ‘Umar dalam beberapa kasus lain keluar dari teks ayat dan memahaminya melalui makna ayat maupun makna dari Sunnah Nabi. Misalnya tentang kasus pencurian yang pencurinya sengaja dilepas oleh ‘Umar dan tidak dihukuminya. Demikian pula ‘Umar melepas penguasaan tanah Khaibar dari tangan para tentara Islam, yang berjasa menguasai tanah tersebut, sebagaimana dulu ditetapkan oleh Rasul. Karena ‘Umar khawatir tanah tersebut setelah para tentara meninggal, dianggap sebagai warisan oleh anak keturunan mereka. Namun ‘Umar mengganti atas penguasaan tanah Khaibar itu dengan gaji yang diterima oleh para tentara tiap bulannya.

Konsep pemahaman ayat di atas yang dilakukan oleh ‘Umar, juga terlihat dalam sikap al-Qaradawi dalam fatwa tentang kebolehan perempuan menjadi pemim-pin (presiden) selama memenuhi berbagai persyaratan yang ada, di mana masalah penarikan atau pengangkatan makna umum (generalisasi) suatu nilai hukum akan menyangkut masalah penafsiran dan kemampuan memahami lebih mendalam inti pesan yang dikandungnya. Dan karena kemampuan tersebut dapat berbeda-beda antara berbagai pribadi, maka hasilnya pun dapat berbeda-beda pula. ‘Umar menun-jukkan bahwa yang dituju oleh hukum ialah makna atau pesan yang dikandungnya. Kaidah ini terkenal bahwa “Hukum ialah makna atau pesan yang dikandungnya.”

Jadi, apa yang dinyatakan oleh al-Qaradawi tentang kebolehan wanita mencalonkan diri sebagai pemimpin (presiden), adalah sesungguhnya merupakan pemaknaan substansial dari seluruh rangkaian ayat maupun Hadith Nabi yang secara tekstual menyatakan bahwa kepemimpinan ratu Kisra di Persia, dengan sistem pemerintahan monarki yang absolut dan tidak mengenal sistem musyawarah itu adalah haram. Dan letak keharaman itu sesungguhnya juga terhadap sistem pemerintahan yang absolut, dimana kekuasaan hanya ada di tangan seorang pemimpin (raja) saja tanpa terbagi sebagaimana dalam sistem demokrasi dewasa ini.

Jadi apa yang dinyatakan oleh al-Qaradawi bahwa wanita boleh menjadi pemimpin, hal itu bukan menentang ayat maupun sabda Nabi, tetapi al-Qaradawi di situ menempatkan kasus ini sebagaimana mestinya. Sekalipun fatwa ini dinilai kontroversi, tetapi itulah sesungguhnya substansi atau makna Hadith:

”Telah menceritakan kepada kami Utman bin Haitam, yang bersumber dari ’Auf dari Hasan dari Abi Bakrah, ia berkata: Sungguh bermanfaat bagi kami kalimat Allah yang saya dengar dari rasulullah pada hari-hari peperangan setelah hampir mendapatkan kemenangan bersama pasukan unta di mana saya berperang bersama mereka. Ia (Abi Bakrah) berkata pula: ketika Rasul dilapori bahwa sesungguhnya penduduk Farsi itu dipimpin oleh anak perempuan Qisra, maka Rasul berkata: Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan kekuasaan mereka kepada seorang perempuan” (Riwayat al-Bukhari).

Bahkan jika mau konsisten atas pemahaman secara tekstual, yakni melarang wanita menjadi pemimpin, maka bukan saja perempuan haram menjadi pemimpin, tetapi juga haram pula pemerintahan dengan memakai sistem monarki seperti yang dipraktikkan oleh penguasa Qisra di negeri Farsi, sebagaimana tersurat dalam Hadith tersebut. Namun sayangnya ulama yang melarang perempuan menjadi pemimpin, tidak terdengar suara fatwanya tentang haramnya pemerintahan yang menggunakan sistem monarki seperti kerajaan sebagaimana yang dipraktikan oleh penguasa Qisra di Farsi yang tertera dalam hadits itu.

Karena itu, secara umum pandangan-pandangan al-Qaradawi dalam banyak bukunya terlihat sangat moderat dan merupakan respon beliau atas tuntutan keadaan pada saat ini. Karenanya tidak salah jika para pengamat hukum Islam menggelari Yūsuf al-Qaradawi sebagai ulama yang moderat dan tahu bagaimana ia harus memberikan fatwa sesuai dengan tuntutan ‘illat hukum yang ada dengan tanpa meninggalkan teks hukum itu sendiri.

Dan tampaknya kebutuhan terhadap fatwa hukum yang demikian itu, sesungguhnya yang dibutuhkan oleh umat dewasa ini demi mengarungi kehidupan sosial yang lebih baik dewasa ini dan di masa yang akan datang. Karena setiap peristiwa sesungguhnya masih terkait dengan peristiwa masa lalu, baik langsung maupun tidak langsung.

sumber:http://www.uinsgd.ac.id/read/karya_ilmiah/artikel-dosen/sumbangan-pemikiran-yusuf-al-qaradawi-bagi-masa-depan-hukum-islam

Untitled Document